Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Demokrasi Liberal - Coggle Diagram
Demokrasi Liberal
Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda
untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI.
Program pokok Kabinet Natsir:
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia
Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja
5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut
Pembubaran Konstituante
Berlakunya kembali UUD 1945
Tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS
Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan
intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.
Program Pokok Kabinet Djuana
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan RI
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia
sistem politik yang menganut kebebasan individu. secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah