Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PENGELUARAN NEGARA :star: - Coggle Diagram

- - - - pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
        PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 190 /PMK.05/2012
      - DITUJUKAN KEPADA
        
        Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak
        
        Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
      - MEKANISME PEMBAYARAN
        
        Penerbitan SPP-LS
        
        Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS
        
        Penerbitan SP2D
    - - CONTOH
        
        Kegiatan operasional sehari-hari Satker
        
        Pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin utnuk mengunakan mekanisme pembayaran langsung
      - PENGERTIAN
        
        UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepadaBendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
        
        uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
        PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 190 /PMK.05/2012
      - JENIS JENIS BELANJA-NYA
        
        Belaja Barang
        
        Belanja barang adalah pengeluran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan
        
        Belanja Modal
        
        Belanja Lain-lain
      - MEKANISME PEMBAYARAN
        
        Penyediaan Dana UP
        
        Penggantian Dana UP (GUP)
        
        Pengajuan Tambahan UP (TUP)
        
        SYARAT
        
        digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
        1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan
        
        tidak digunakan untuk kegiatan yang harus
        dilaksanakan dengan pembayaran LS
      - FUNGSI
        
        untuk keperluan membiayai kegiatan
        operasional sehari-hari Satker
        
        membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
      - PIHAK-PIHAK TERKAIT
        
        Bendahara Pengeluaran (BPP)
        
        KAS
        
        MAX. Rp 50.000.000,00
        
        dapat lebih Rp. 50.000.000,00 dengan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
        
        Penggantian Dana UP (GUP)
        
        apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
        50%
        
        dibayarkan/diganti dengan UP yang masih tersedia dalam DIPA
        
        Pengajuan UP ke KPPN
        
        rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola
        oleh masing-masing BPP
        
        Kepala KPPN
        
        Penggantian Dana UP (GUP)
        
        menerbitkan SP2D-UP
        
        2 bulan tidak dilakukan penggantian
        
        menyampaikan surat pemberitahuan kepada
        KPA
        
        1 more item...
        
        Menilaian atas Permintaan TUP (setelah diterbitkan SP2D-TUP)
        
        pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS
        
        pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
        masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA
        
        TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan
        seluruhnya
        
        SETUJU
        
        Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
        
        TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke
        Kas Negara
        
        Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
        
        Pengajuan Tambahan UP (TUP)
        
        mengajukan TUP ke kepala KPPN
        
        sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak datap ditunda
        
        DOKUMEN TERKAIT
        
        rincian rencana penggunaan TUP
        
        surat yang memuat syarat penggunaan TUP
      - Pemberian UP diberikan paling banyak
        
        Rp50.000.000,-
        
        untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000
        
        Rp100.000.000
        
        untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 sampai dengan Rp2.400.000.000
        
        Rp200.000.000
        
        untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan Rp6.000.000.000
        
        Rp500.000.000
        
        untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000
- - - - Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner
      - Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat
        Eselon I
      - Satker sementara
      - Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional
      - Satker Lembaga Negara
    - - menyusun DIPA
      - menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang
        mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara
      - menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara
      - menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan
      - menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
      - memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan
        kegiatan dan penarikan dana
      - mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
        berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
      - menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    - - 1 atau lebih PPK
      - 1 PPSPM
    - - mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan
        rencana penarikan dana
      - merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
      - menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
      - melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
      - melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan
      - merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
      - Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan
  - - - menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA
      - menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya
        
        PPK dan PPSPM
- - - - Surat Keputusan
      - Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas
      - Daftar penerima pembayaran
      - Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan