Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
DEMOKRASI LIBERAL - Coggle Diagram
DEMOKRASI LIBERAL
Ciri – Ciri Demokrasi Liberal
• Memiliki perwakilan dari rakyat rakyat
dalam negara tersebut dan sekaligus
membatasi kekuatan penguasa
• Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada
satu titik (berbeda dengan sistem
pemerintahan presidensial) sehingga
membuat proses pengambilan keputusan
lambat
• Keputusan berdasarkan mayoritas
• Terjadi penggantian kabinet
• Kekuatan atau kekuasaan terhadap
negara terfokus pada parlemen
• Terdapat sistem voting dalam
pengambilan keputusan
• Pergantian kepempinan ataupun
perwakilan dalam sistem demokrasi liberal
dipilih oleh rakyat
• Kebebasan dalam memeluk agama atau
kepercayaan masing masing sehingga negara
dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal
tidak mungkin berdasarkan agama seperti
negara Arab yang berlandaskan agama Islam.
• Menganut sistem multi partai
• Adanya partai pemerintah dan oposisi
Kabinet – Kabinet yang berdiri pada saat
Demokrasi Liberal
KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin
oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir
KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April
1952)
Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi
dan PNI. Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo
KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni
1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli
dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo
KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli
1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini
merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12
Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Dipimpin Oleh Burhanuddin Harahap dan tugas menyelenggarakan pemerintah
KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret
1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai
yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli
1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan
antara partai politik.
Dampak Negatif
Tingginya Kesenjangan Sosial
Kebijakan Pemerintahan yang Berbelit
Kondisi Negara Menjadi Tidak Stabil
Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat
Maraknya Pemberontakan Di Berbagai
Daerah
Dampak positif
Kebebasan Dalam Berdemokrasi
Kebebasan Sistem Multipartai
Kemajuan Dalam Beberapa Sektor industri
Definisi
Sistem politik yang menganut kebebasan
individu