Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Beudoh Gampong (Ide (Green Technology Village (Green River ([14:09,…

- - - - [14:09, 5/20/2018] Muammar Bireuen: Kearifan lokal Aceh harus dimunculkan kembali. Saya melihat pembangunan Aceh tidak boleh meninggalkan basic. Aceh memiliki Hutan adat dan juga memiliki sistem tersendiri dalam pembangunan wilayah maka kearifan lokal harus dihormati namun dapat memajukan Aceh dalam bidang teknologi tanpa meninggalkan kearifan lokal. Masa Turki Utsmani Aceh memodernkan Alat senjata malah masa Sultan Iskandar Muda Gunongan dibangun dengan melibatkan ahli Turki namun nampak Gunongan dibangun dengan Citra Aceh sendiri. Aceh terbuka aceh Kosmopolitan dengan modernisasi namun tetap menghargai kearifan lokal. Ada yang membangun perusahaan limbah dibuang Ke sungai padahal sungai adalah tempag hidup ikan. Maka itu menurut saya bukan modern namun penghancuran alam. [14:27, 5/20/2018] T. A. Sanny: Pernyataan terakhir sangat menarik. Kedepan kita buat program River green. Betul sekali pak Muammar. Sungai harus, tidak boleh ada limbah. Kita jadikan sungai itu peternakan ikan yang hebat, sehingga ekonomi dan bisnis yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Gampong meningkat, sekaligus itu industri pariwisata. Itu yang menjadi salah program Beudoh Gampong yang menjadi skala prioritas. Kita tahu itu pekerjaan beraaatt melawan industri nakal. Kita harus cerdas menghadapi mereka. Maka harapan pada pemuda2. Hai aneuk muda siiiaaapp berjihad modern....💪😌👍🏼 Jihad zaman now yang begini.
    - - [13:32, 5/20/2018] T. A. Sanny: Insya Allah mulai tahun depan ada yang bisa kita kirim anak muda utk magang di peternakan milik Reza Abduljabbar itu. Saya akan berkomunikasi dg Duta besar agar ada sejumlah pemuda Aceh yang dicangkok disana bbrp bulan/tahun utk belajar mengembangkan sapi dan susu. Setujuuuu bapak2/Ibu2 🙏🏻👌🏽👍🏼
    - - [00:17, 5/22/2018] Muammar: Banda Aceh selaku Ibukota bagus jika ada wilayah menjadi hutan adat sebab banda Aceh sangat panas belakangan ini. Juga perlu ditanami pohob kelapa dan didalam hutan adat Banda Aceh ditanam pohob khas Aceh. Bak Jeumpa, Seulanga dll. [01:15, 5/22/2018] T M. Jamil: Sebuah ide dan usul cerdas. Saya pribadi tlh berulangkali menulis : "sungguh kita sangat berdosa ketika suatu saat anak dan cucu kita bertanya : dimana tempat mereka bs bermain dan menghirup udara segar?" Namun blm ada yg peduli trhdp ruang terbuka di kota raja ini. Smg saja Allah swt mengetuk hati pemimpin di negeri ini unt brpikir dan berbuat ttg itu. Insyaa Allah. [07:27, 5/22/2018] Kamal A. Arif: Sebaiknya kita hindari pembangunan gedung di dalam taman2 kota Banda Aceh. Re: Nuruddin Arraniry, Banda Aceh adalah kota taman sejak di jaman Kesultanan berupa "Bustanussalatin" (kebun para sultan, yg sangat luas, tercatat lebih dari 100 jenis tanaman bunga, buah, sayuran, obat2an di dalam kebun yang dialiri sungai buatan krueng Daroy, sesuai konsep jannatin tajri mintahtihal anhar). Di jaman kolonial juga disebut oleh Jongejans: " Koeta Raja is een vriendelijk plaatsje: kota yang ramah bersahabat, onregelmatig gebouwd: dibangun tak beraturan, met mooi geboomte aardige plantsoentjes: dgn pepohonan rindang yang permai, tetumbuhan di dalam taman yang memesona, een drukke pasar: dan juga memiliki pasar yang ramai.. [07:28, 5/22/2018] Kamal A. Arif: Jelas Banda Aceh adalah kota Taman yang permai dan kota dagang yang ramai. Sungai menjadi penting untuk menciptakan lansekap kota yang teduh, damai dan asri... [07:35, 5/22/2018] Kamal A. Arif: Tercatat ada bak Tin, jambee hana malee, serbarasa, manggoihta dan seratus macam lagi bak boh kayee dan berbagai jenis bungong lam bustanussalatin.... pembibitan kembali dan budi daya pepohonan bustan di gampông2 Aceh bisa menjadi program yg baik untuk masyarakat gampông.
    - - [10:02, 5/23/2018] Teuku Iskandar: Beudeh Gampong; Salah satu aspek pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat gampong. 1) Peningkatan produksi pangan dan deversifikasi; 2) Pengembangan energy yang berintegrasi dg usaha pertanian. Aceh tidak mengsilkan tepung beras. Semua tepung beras dari Sukamandi, Jawa Barat, Tepung Beras Ross Brand. Seharusnya DiGampung bisa dikerjakan sebagai industri Rumah Tangga. Energy bersinergy dg Ternak yang menghasilkan biogas. Wass [10:07, 5/23/2018] Kamal A. Arif: Di gampông langga saya pernah lihat anak kecil menjajakan batee seumeupéh. Itu dari Bandung. Mereka bisa membaca pasar. Di Bandung hana keurupuk mulieng nyang get lagee di Beureunuen.. mustinya bisa ditukar dengan tepung beras atau ulekan itu..[10:08, 5/23/2018] Teuku Iskandar: Study kasus Industri Kue Rumah Tangga di Bireuen, Kue terjenal di Bireuen Nagasari; semua menggunakan Tepung Beras Rose Brand. Ini peluang untuk menghasilkan sendiri dari Gampung.
    - - [09:54, 5/25/2018] Musri Musman: Saya, Prof. Dr.Musri Musman, memiliki kepakaran bioprospeksi kimia bahan alam. Pemanfaatan potensi tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku obat-obatan dapat memicu dan memacu perekonomian masyarakat desa dg pendekatan klaster. Insya Allah, bila ada dukungan dari group beudoh gampong, saya dapat mengaktualkan idea dimaksud, tk. [12:39, 5/25/2018] Teuku Safir Iskandar Wija: Prof Musri mungkin tampilan lumpur batu untuk kesehatan kiranya patut ditampilkan. Mungkin juga yang berasal dari tumbuhan. [13:03, 5/25/2018] T. A. Sanny: Asswrwb. Alhamdulillah Prof. Musri Muin bisa bergabunh disini. Selamat datang pakar yang sangat diperlukan utk membangun negeri ini, mengingat Aceh khusus sbg suatu daerah yang sangat terkenal biodiversitynya, akan tetapi belum banyak dikemas menjadi nilai komersial. Tentu mendukung keras agar kepakaran bapak dapat diaktualisasikan dg segera di Beudoh Gampong. Hanya kami ingin tanya, apakah sdh ada produk komersial yang sudah dikembangkan atau semacam prototype teknologi/produk yang kemungkinan dapat dikembangkan secara komersial? 🙏🏻🇲🇨👌🏽 [17:58, 5/25/2018] Musri Musman: Idea saya adalah kita bentuk komunitas masyarakat desa dalam wujud kelompok yg dibina oleh seorang pengelola. Masing-masing komunitas akan memasok bahan baku tumbuh-tumbuhan obat kepada peracik obat. Obat-obatan herbal baik dalam bentuk ekstrak padatan maupun minyak akan dipasarkan oleh dealer/sales. Untuk menggerakkan roda ekonomi ini, seseorang sebagai koordinator, dan himpunan dana awal diperlukan. Mohon tanggapan, tk. [18:17, 5/25/2018] T M. Jamil: Sebuah ide yg cerdas dan realistis. Nah sekarang siapa yang memulai? Saya pribadi setuju jika ada yang realistis, segera kita duek pakat... kemudian langsung bertindak. Jika begini ini Insyaa Allah, Aceh Maju dan Makmur. Sukses Dan Salam Untuk Sahabatku, Prof. Musri.
  - - - [22:36, 5/21/2018] Asrul Sidiq: Terimakasih sudah diundang ke dalam group ini. Perkenalkan saya Asrul Sidiq. Saat ini dosen di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Unsyiah (Prodi baru). Saya banyak mendapat input dari diskusi di group ini terutama terkait adat, gampong dan mukim. Saat ini saya sedang menyiapkan proposal penelitian untuk studi lanjut dan tertarik dengan topik ini dalam kaitannya dengan tata ruang dan pembangunan secara umum. Terimakasih 🙏 [22:53, 5/21/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Salam Pak Asrul. Perlu saya infokan bahwa MUKIM tidak terdapat pengaturannya dalam Qanun Aceh ttg RTRW. Sepertinya, rezim Pemerintahan Aceh pasca konflik tidak mengakui eksistensi mukim. Atau mungkin mereka lalai bahwa Mukim sudah diperjuangkan oleh Bang Farhan Hamid dkk dlm UUPA.. hehehe [22:57, 5/21/2018] Asrul Sidiq: Salam Pak Taqwaddin. Terimakasih update informasinya. Saya bersama Pak Mawardi Ismail dan kawan2 di Walhi sudah pernah mendiskusikan hal ini. Tapi saya berhalangan hadir waktu pertemuan terakhir yang di Hotel Permata Hati karena saat ini sedang di Amerika. Pengakuan mukim dalam tata ruang Aceh memang sangat penting. Semoga dalam momentum revisi RTRW Aceh nanti ini dapat terakomodir. Saya juga akan koordinasikan dengan bidang Tata Ruang di Dinas PU & Penataan Ruang Aceh. Sama2 kita wujudkan tata ruang yang terbaik untuk Aceh kedepannya. Saleum [22:58, 5/21/2018] Asrul Sidiq: Artikel-artikel dari Pak Taqwaddin di group ini sangat bermanfaat. Karena saya masih sangat terbatas pengetahuan terkait mukim dan gampong. 🙏 [23:04, 5/21/2018] Muammar: Padahal zaman Kesultanan Mukim amat berpengaruh periode pemilihan Sultan periode awal sebelum di amandemen Qanun Al Asyi melibatkan Geusyik dan Waki Geusyik seluruh Aceh, Imuem Mukim seluruh Aceh, Ulebalang seluruh Aceh, Ulebalang Chik seluruh Aceh, panglima, Wazir Maharaja di Raja, Qadhi Malikul Adil dll. Imum Mukim harus bisa empat bahasa Aceh, jawi, Arab, Turki karena Imuem Mukim jika pandai bisa ditarik jadi Perdana Menteri. Jadi Mukim itu semacam tempat latihan jika berhasil mengatur Mukim berpotensi ditarik jabatan tinggi. Semenjak Sultanah Safiatuddin (1641-1675) mulailah Ulebalang diangkat turun temurun. Sultanah diangkat karena warisan Ayahnya Sultan Iskandar Muda supaya Ulebalang juga jangan memberontak ya diakui pengangkatan secara keturunan. Namun belum kuat masih bisa dimasuki tojoh kuat. Semenjak Sultan Ahmad Syah (1727-1735) membubarkan Balai Mahkamah Rakyat mulailah Pengangkatan Kesultanan secara turun temurun. Qanun Meukuta Alam menulis Kesultanan bukan turun temurun siapapun yang memenuhi syarat berhak dipilih. Makanya ada Sultan Alaidin Bin Sultan Ahmad Perak, Sultan Iskandar Tsani Pahang dan Sultan Ali Riayat Syah bin Sultan Munawar Syah Negeri Indrapura. Syarat utama alim dunia dan akhirat wajar aceh masa itu maju. [23:07, 5/21/2018] Muammar: Tapi jangan lupa masa itu satu mukim menguasai seribu Prajurit tentu saja Imum Mukim masa itu haruslah tokoh kuat. [23:14, 5/21/2018] Asrul Sidiq: Terimakasih infonya Pak. Ini sangat bermanfaat. Saya sangat tertarik melihat bagaimana adat/kearifan lokal ini dalam Penataan Ruang 🙏. Termasuk melihat daerah lain seperti Sumatera Barat yang memiliki konsep Nagari. Dari baca2 sepintas terkait hutan adat misalnya. Konsep Hutan Nagari sudah lebih terlihat keefektifannya. Dimana dalam setiap pemaparan terkait "Perhutanan Sosial" di Indonesia, salah satu Hutan Nagari di Sumatera Barat sering menjadi best practice. Padahal konsep Hutan Adat Mukim juga sangat banyak pembelajaran didalamnya. Hal ini bisa jadi dikarenakan "kelembagaan" Hutan Nagari yg sudah lebih diakui di sana. Sementara konsep mukim di Aceh sendiri tidak tercantum di dalam tata ruang Aceh. Padahal kearifan lokal ini bisa sangat bermanfaat 🙏 [23:51, 5/21/2018] Muammar: Aceh sangat menghargai Hutan makanya dalam qanun Hutan wajib dijaga. Malah ada aturan khusus Bak Meureubo Tidak boleh dipotong alasannya digunakan sebagai bahan baku Kapal oleh Sultan dalam memerang
    - - [11:22, 5/22/2018] T. Feisal IT: Menurut hemat saya, mukim/kemukiman skr sama sekali tidak efektif/berfungsi di Aceh, karena posisinya yang tidak jelas, blur di antara desa dgn kecamatan. Barangkali akan efektif jika mukim/kemukiman dijadikan berfungsi sebagai kecamatan, menggunakan tupoksi kecamatan. Jadi semua kecamatan yg ada skr dipecah-pecah dulu menjadi beberapa kemukiman/kecamatan sebagaimana adanya. Apalagi setiap kemukiman, dari jaman dulu sudah punya masjid jamik, punya pusat pasar, dll. [11:27, 5/22/2018] Azwar Umri: Kayak macan ompong lah. Qanun 4 th 2009 menetapkannya sebagai pengawas dan pengendali pilchiksung bersama camat(sebagai Bawaslu), tapi tidak jelas aturan mainnya. Apalagi tanpa ada biaya seperti Bawaslu. [11:41, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: menurut saya, sesuai dg keistimewaan, kekhususan dan akar budaya Aceh, maka KTR CAMAT di tempatkan di Ktr Bupati, setara dg Kabag. Sehingga nantinya ada Kabag Indrapuri, Kabag Selimum, dll. Dengan demikian, kantor-kantor mukim (bukan kemukiman) akan eksis beroperasi sbg pelayanan pemerintahan. Dulu, saya pernah sampaikan hal ini pada Pak Irwandi, saat beliau Gub periode lalu. Tadi saya lama dg Pak Gub, tapi tidak saya sampaikan hal mukim.. [11:43, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Saat itu Pak Irwandi setuju, chi ka peugeot konsep katanya. Tapi tak lama kemudian terjadi peralihan kekuasaan shg konsep tsb tidak diteruskan.. [11:55, 5/22/2018] Muammar: Mukim tunduk ke Ulebalang makanya sistem Mukim dibawah Wedana zaman belanda dan jepang serta era kemerdekaan. Kemudian digunakan Sistem persamaan makanya Mukim dihapus. [11:58, 5/22/2018] Muammar: Pembentukan Mukim awalnya bertujuan untuk melaksanakan salat Jum'at makanya di atas mukim ulebalang. Ulebalang memiliki Qadhi Ulebalang dan mesjid tersendiri. Setelah kemerdekaan ulebalang diberi pangkat wedana tunduk dibawah asisten residen setara bupati zaman sekarang yang tunduk dibawah Residen setara wakil Gubernur sekarang ini. Setelah perang saudara wedana diganti dengan kecamatan. Sejak itu pengaruh mukim menghilang. Dan tergerus zaman. Wedana menjadi Camat. [12:03, 5/22/2018] T. Feisal IT: Itu dia👍 Gimana cara, status diubah menjadi kecamatan. Sehingga juga dapat anggaran [12:08, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Dalam Pasal 2 UU No 11 Tahun 2006 (UUPA), 1) Daerah Aceh dibagi atas kab/kota, 2) Kab/Kota dibagi atas kecamatan, 3) kecamatan dibagi atas mukim, 4) mukim dibagi atas kelurahan dan Gampong. Dlm Pasal 112 (3c) menyebutkan bhw Camat membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan, dan Gampong. Mencermati Ps 2 Jo Ps 112 (3), jelas bahwa mukim adalah suatu teritori dan pemerintahan. Sehingga wajar jika mukim ada kantor sbgmn layaknya kantor pemerintah [12:12, 5/22/2018] T. Feisal IT: Posisi kelurahan apakah setara dgn gampong? [12:24, 5/22/2018] Asrul Sidiq: Sepengetahuan saya yang menarik di Aceh adalah semua gampong mendapatkan dana desa sesuai dengan UU Desa no 6/2014. Sementara secara umum di Indonesia hanya yang berstatus desa yang dapat "Dana desa". Sementara yang berstatus "kelurahan" tidak dapat dana desa. [12:41, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Di Aceh tidak ada lagi Kelurahan, karena berakhir setelah 2 tahun berlakunya UUPA [12:42, 5/22/2018] Muammar: Masalah yang muncul kemudian kalau sudah ada kantor maka harus ada anggaran untuk Mukim. [12:51, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Memangnya kenapa kalau ada anggaran utk mukim ? Mukim adalah keunebah Indatu dan kekhususan Aceh. [12:53, 5/22/2018] T. Feisal IT: Apakah skema dan nomenklatur mukim ini juga seragam di seluruh Provinsi Aceh?, atau ada bentuk kearifan lokal yang lain misalnya di Tamiang, Alas, Gayo, dll? [13:02, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Mukim disebutkan tegas dalam UUPA [13:04, 5/22/2018] Asrul Sidiq: Saya pernah dapat dokumen Keputusan Gubernur ini termasuk didalamnya daftar mukim di Aceh. Tapi sy tidak update apakah ini masih berlaku atau sudah diperbaharui
      - Status Mukim (2)
        
        [13:07, 5/22/2018] Asrul Sidiq: Beberapa kabupaten/kota sudah punya qanun pemerintahan mukim dan gampong http://www.jkma-aceh.org/database/peraturan/qanun-pemerintahan-mukim-pemerintahan-gampong/ [15:32, 5/22/2018] Ahmad Farhan Hamid: Belum terlambat untuk urung rembug membahas kedudukan, wewenang, fungsi, hak, dan kewajiban mukim. Bisa di buat posisi hukumnya dalam QANUN ACEH. Maaf, banyak sekali substansi dalam UU 11/2006 yang dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan Aceh kini dan depan (mungkin rujukan masa lalu). Sekali lagi, berdasarkan luasan wilayah dan penduduk, agaknya basis kemukiman bisa jadi ukuran ideal pengembangan pembangunan di Nanggroe indatu, Aceh.
        Jangan menjadikan pengaturan umum wilayah lain Indonesia sbgn pedoman tunggal. [16:17, 5/22/2018] Muammar: Ya seharusnya begitu Mukim juga memiliki anggaran tersendiri dalam membina Rakyat di mukimnya. Kalau sistem zaman dulu Imam Mukim dan keluarga mendapatkan Tanah dari Kesultanan untuk penghidupan. Mungkin untuk mukim bisa digunakan sistem tersebut dibeli sawah pertanian berapa petak untuk keperluan Imam Mukim sedangkan anggaran lain dapat susul kemudian sesuai kebutuhan. [17:36, 5/22/2018] Muammar: Sama juga di Pidie ada Warisan peninggalan Tanah Mujahidin zaman Kesultanan yang diperuntukkan bagi Prajurit jadi setiap prajurit tempur dikawasan itu Mendapatkan beras dari Umong sana. [17:46, 5/22/2018] Dr. Taqwaddin S. H. M. S: Sudah ada Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 ttg Pemerintahan Mukim. Secara agak lengkap tentang Mukim sudah kami tulis dalam buku MUKIM : Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan