Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
hak dan kewajiban pemerintah memberantas korupsi (Kewajiban (upaya…
hak dan kewajiban pemerintah memberantas korupsi
Hak
dalam
lembaga legislatif
menindak langsung anggota legislatif yang korup
meminta anggota legislatif melaporkan kekayaan
memeriksa kredibilitas dari para anggota legislatif
memberikan wewenang kepada kpk untuk menindak anggota legislatif tanpa mementingkan hak kekebalan dari anggota legislatif tersebut
melepas jabatan anggota legislatif yang korupsi
merampas kekayaan hasil korupsi
meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan
membentuk uud anti korupsi
lembaga yudikatif
meminta setiap anggota yudikatif melaporkan harta kekayaan
memberikan hak khusus bagi anggota yudikatif
mengecek kinerja yudikatif
mencabut jabatan anggota yudikatif yang korupsi
mengambil harta hasil korupsi
menghilangkan sistem jual beli perkara
memberi akses kpk untuk menyelidiki anggota yudiatif
mereformasi lembaga yudikatif
menindak tegas anggota yudikatif yang korupsi
menyeleksi ulang anggota yudikatif
lembaga eksekutif
mencabut jabatan eksekutif jika ketahuan korupsi
mengecek latar belakang para eksekutif
mencegah eksekutif keluar dari negara jika diketahui korupsi
melawan bantahan eksekutif
memberikan wewenang kepada kpk untuk menindak eksekutif
menarik kekayaan hasil korupsi
meminta uang bayaran atas apa yang sudah dirugikan
Kewajiban
upaya pencegahan
menanamkan jiwa nasionalisme
penerimaan pns objektif
mengajari pola hidup sederhana
mengutamakan kesejahteraan pns
menciptakan lingkungan kekrja yang jujur
sistem keuangan diurus oleh orang yang kompeten
melakukan penyerdehanaan lembaga pemerintah
menaikkan gaji ekseutif,legislatif, dan yudikatif
memonitor pekerjaan masing-masing lembaga
edukasi masyarakat
mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab
mencegah adanya sikap apatis di masyarakat
membuka wawasan masyarakat seluas-luasnya
memberi peran aktif bagi masyarakat di pemerintahan
mengajarkan bahwa korupsi itu merugikan
mendukung LSM anti korupsi
memberikan akses data bagi lsm
memberikan data yang transparan
mengkoordinasi lsm dengan polisi
memberikan jawaban yang jelas kepada lsm
memberikan penghargaan bagi yang kontribusi
mensupport kerja kpk
membuat uud anti korupsi
memberikan perlindungan bagi anggota kpk
mengkoordinasi kpk dengan badan-badan lain
memberikan akses terhadap keuangan individu
membangun kultur anti korupsi bersama kpk
melakukan reformasi publik
memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi
membantu menyusun kebijakan anti korupsi
memberikkan kemudahan untuk kpk melakukan penyelidikan
ANDREW NILSEN 1706031765