Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

UU No 17 Tahun 2008 PELAYARAN (BAB XI SYAHBANDAR (Bagian Kesatu Fungsi,…

- - - - Pasal 67
        
        (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dlm rangka penyelenggaraan Pelabuhan yg andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global utk menunjang pembangunan nasional dan daerah yg ber-Wawasan Nusantara.
        
        (2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yg menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
        
        (3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
        
        a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
        
        b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
        
        c. lokasi Pelabuhan
    - - Pasal 70
        
        (1) Jenis Pelabuhan terdiri atas:
        
        a. Pelabuhan laut; dan
        
        b. Pelabuhan sungai dan danau.
        
        (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:
        
        a. Pelabuhan Utama;
        
        b. Pelabuhan Pengumpul; dan
        
        c. Pelabuhan Pengumpan.
    - - Pasal 71
        
        (1) RIPN sebagaimana dimaksud dlm Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dlm penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan Pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
        
        (2) RIPN disusun dgn memperhatikan:
        
        a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
        
        b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
        
        c. potensi sumber daya alam; dan
        
        d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
        
        (3) RIPN memuat:
        
        a. kebijakan Pelabuhan nasional; dan
        
        b. rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan.
        
        (4) Menteri menetapkan RIPN utk jangka waktu 20(dua puluh) tahun.
        
        (5) RIPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
        
        (6) Dlm hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yg ditetapkan dgn ketentuan perundang-undangan RIPN dpt ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
    - - Pasal 72
        
        (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dgn RIPN.
        
        (2) Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dgn RIP serta DLKr dan DLKp Pelabuhan.
      - Pasal 73
        
        (1) Setiap Pelabuhan wajib memiliki RIP.
        
        (2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dgn memperhatikan:
        
        a. RIPN;
        
        b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
        
        c. RTRW Kabupaten/Kota;
        
        d. keserasian dan keseimbangan dgn kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan;
        
        e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
        
        f. keamanan dan keselamatan lalu lintas Kapal.
      - Pasal 74
        
        (1) RIP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
        
        (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria kebutuhan;
        
        a. fasilitas pokok; dan
        
        b. fasilitas penunjang.
        
        (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar pada kriteria kebutuhan;
        
        a. fasilitas pokok; dan
        
        b. fasilitas penunjang.
      - Pasal 75
        
        (1) RIP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dgn DLKp dan DLKr Pelabuhan.
        
        (2) Batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dgn koordinat geografis utk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
        
        (3) DLKr Pelabuhan, terdiri atas:
        
        a. wilayah daratan yg digunakan utk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
        
        b. wilayah perairan yg digunakan utk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan utk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan Kapal, dan kegiatan lain sesuai dgn kebutuhan.
        
        (4) DLKp Pelabuhan merupakan perairan Pelabuhan di luar DLKr perairan yg digunakan utk alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan Pelabuhan jangka panjang, penempatan Kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan Kapal.
        
        (5) Daratan dan/atau perairan yg ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dna diatur oleh Penyelenggara Pelabuhan.
        
        (6) Pada DLKr Pelabuhan yg telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 76
        
        (1) RIP serta DLKr dan DLKp Pelabuhan untuk Pelabuhan Laut ditetapkan oleh:
        
        a. Menteri utk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota akan kesesuaian tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
        
        b. Gubernur atau Bupati/Walikota utk Pelabuhan Pengumpan.
        
        (2) RIP serta DLKr dan DLKp Pelabuhan utk Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
      - Pasal 77
        Suatu wilayah terntentu di daratan atau di perairan dpt ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yg berfungsi sebagai Pelabuhan, sesuai dgn RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.
      - Pasal 78
        Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan RIP serta DLKr dan DLKp Pelabuhan diatur dgn PP.
  - - - Pasal 79
        Kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 69 diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.
    - - Pasal 80
        
        (1) Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
        
        a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
        
        b. keselamatan dan keamanan Pelayaran; dan/atau
        
        c. kepabeanan;
        
        d. keimigrasian;
        
        e. kekarantinaan.
        
        (2) Selain kegiatan pemerintahan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan lainnya yg keberadaannya bersifat tidak tetap.
        
        (3) Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
        
        (4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hufur b dilaksanakan oleh Syahbandar.
        
        (5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hufur d, dan hufur e dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
    - - Pasal 81
        
        (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:
        
        a. Otoritas Pelabuhan; atau
        
        b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
        
        (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada Pelabuhan yg diusahakan secara komersial.
        
        (3) UPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) dibentuk pada Pelabuhan yg belum diusahakan secara komersial.
        
        (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dpt merupakan UPP Pemerintah dan UPP Pemerintah Daerah.
      - Pasal 82
        
        (1) OP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
        
        (2) UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:
        
        a. Menteri utk UPP Pemerintan; dan
        
        b. Gubernur atau Bupati/Walikota utk UPP PemDa.
        
        (3) OP dan UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) dibentuk utk 1 (satu) atau beberapa Pelabuhan.
        
        (4) OP dan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah utk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP utk melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yg dituangkan dlm perjanjian.
        
        (5) Hasil konsesi yg diperoleh OP sebagaiman adimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan negara sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
        
        (6) OP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) huruf a dlm pelaksanaannya harus berkoordinasi dgn PemDa.
      - Pasal 83
        
        (1) Utk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 80 ayat (1) huruf a OP mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        
        a. menyediakan lahan daratan dan perairan Pelabuhan;
        
        b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran dan jaringan jalan;
        
        c. menyediakan dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
        
        d. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
        
        e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
        
        f. menyusun RIP, serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
        
        g. mengusulkan tarif utk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas Pelabuhan yg disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yg diselenggarakan oleh OP sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        
        h. menjamin kelancaran arus barang.
        
        (2) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaiman dimaksud pada ayat (1) OP melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yg diperlukan oleh pengguna jasa yg belum disediakan oleh BUP.
      - Pasal 84
        Utk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dlm Pasal 83 OP mempunyai wewenang:
        
        a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan
        
        b. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp Pelabuhan;
        
        c. mengatur lalu lintas Kapal ke luar masuk Pelabuhan melalui pemanduan Kapal; dan
        
        d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
      - Pasal 85
        OP dan UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 86
        Aparat OP dan UPP merupakan pegawai negeri sipil yg mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dgn kriteria yg ditetapkan.
      - Pasal 87
        UPP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
        
        a. menyediakan dan memlihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
        
        b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
        
        c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
        
        d. memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
        
        e. menyusun RIP, serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
        
        f. menjamin kelancaran arus barang; dan
        
        g. menyediakan fasilitas Pelabuhan.
      - Pasal 88
        
        (1) Dlm mendukung kawasan perdagangan bebas dpt diselenggarakan Pelabuhan tersendiri.
        
        (2) Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas.
        
        (3) Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran pada Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dgn ketentuan Undang-Undang ini.
      - Pasal 89
        Ketentuan lebih lanjut mengenai OP dan UPP diatur dgn PP.
    - - Pasal 90
        
        (1) Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dgn kepelabuhanan.
        
        (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
        
        (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
        
        a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga utk bertambat;
        
        b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
        
        c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan
        
        d. peyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga utk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
        
        e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
        
        f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curak kering, dan Ro-Ro;
        
        g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
        
        h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
        
        i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
        
        (4) Kegiatan jasa terkati dgn kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yg menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi Pelabuhan.
      - Pasal 91
        
        (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 90 ayat (1) pada Pelabuhan yg diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh BUP sesuai dgn jenis Izin Usaha yg dimilikinya.
        
        (2) Kegiatan pengusahaan yg dilakukan oleh BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpt dilakukan utk lebih dari satu Terminal.
        
        (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 90 ayat (1) pada Pelabuhan yg belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh UPP.
        
        (4) Dlm keadaan tertentu, Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya pada Pelabuhan yg diusahakan UPP dpt dilaksanakan oleh BUP berdasarkan perjanjian.
        
        (5) Kegiatan jasa terkait dgn kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 90 ayat (1) dpt dilakukan oleh orang perseorangan WNI dan/atau Badan Usaha.
      - Pasal 92
        Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yg dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari OP, yg dituangkan dlm perjanjian.
    - - Pasal 93
        BUP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 92 berperan sebagai operator yg mengoperasikanTerminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
      - Pasal 94
        Dlm melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 90 ayat (1) BUP berkewajiban:
        
        a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas Pelabuhan;
        
        b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Pelabuhan sesuai dgn standar pelayanan yg ditetapkan oleh Pemerintah;
        
        c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas Pelabuhan yg dioperasikan;
        
        d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yg menyangkut angkutan di perairan;
        
        e. memelihara kelestarian lingkungan;
        
        f. memenuhi keajiban sesuai dgn konsesi dlm perjanjian; dan
        
        g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
      - Pasal 95
        Ketentuan lebih lanjut mengenai BUP diatur dgn PP.
    - - Pasal 96
        
        (1) Pembangunan Pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari:
        
        a. Menteri utk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan
        
        b. Gubernur atau Bupati/Walikota utk Pelabuhan Pengumpan.
        
        (2) Pembangunan Pelabuhan Laut sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) hrs memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
      - Pasal 97
        
        (1) Pelabuhan laut hanya dpt dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
        
        (2) Izin mengoperasikan Pelabuhan laut diberikan oleh:
        
        a. Menteri utk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan
        
        b. Gubernur atau Bupati/Walikota utk Pelabuhan Pengumpan.
      - Pasal 98
        
        (1) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
        
        (2) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
        
        (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
        
        (4) Izin mengoperasikan Pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati/Walikota.
      - Pasal 99
        Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan diautr dengan PP.
    - - Pasal 100
        
        (1) Orang perseorangan WNI dan/atau Badan Usaha yg melaksanakan kegiatan di Pelabuhan bertanggung jawab utk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas Pelabuhan yg diakibatkan oleh kegiatannya.
        
        (2) Pemilik dan /atau Operator Kapal bertanggung jawab utk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada Bangunan dan/atau fasilitas Pelabuhan yg diakibatkan oleh kegiatannya.
        
        (3) Utk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau Operator Kapal yg melaksanakan kegiatan di Pelabuhan wajib memberikan jaminan.
      - Pasal 101
        
        (1) BUP bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dlm pengoperasian Pelabuhan.
        
        (2) Pengguna jasa Pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajikan tuntutan ganti kerugian.
  - - - (1) Utk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan dpt dibangun Terminal Khusus
      - (2) Utk menunjang kegiatan tertentu di dlm DLKr dan DLKp Pelabuhan dpt dibangun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
    - - a. ditetapkan menjadi bagian dari Pelabuhan terdekat;
      - b. wajb memiliki DLKr dan DLKp tertentu; dan
      - c. ditempatkan instansi Pemerintah yg melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran, serta instansi yg melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dgn kebutuhan.
    - - (1) TERSUS sebagaimana dimaksud dlm Pasal 102 ayat (1) hanya dpt dibangun dan dioperasikan dalam hal:
        
        a. Pelabuhan terdekat tidak dpt menampung kegiatan pokok tersebut; dan
        
        b. berdasarkan pertimbangn ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan Pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan TERSUS.
      - (2) Utk membangun dan mengoperasiksn TERSUS sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dgn izin dari Menteri.
      - (3) Izin pengoperasian TERSUS diberikan utk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan UU ini.
    - - (1) TERSUS sebagaimana dimaksud dlm Pasal 106 yg diserahkan kepada Pemerintah dpt berubah statusnya menjadi Pelabuhan setelah memenuhi persyataran:
        
        a. sesuai dgn RIPN;
        
        b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
        
        c. membentuk atau mendirikan BUP;
        
        d. mendapat konsesi dari OP;
        
        e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan Pelayaran; dan
        
        f. kelestarian lingkungan.
      - (2) Dalam hal TERSUS berbah status menjadi Pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yg dikuasi dan dimiliki oleh pengelola TERSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.
  - - - (1) Tarif yg terkait dgn penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yg diselenggarakan oleh OP ditetapkan oleh OP setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
      - (3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi Pelabuhan yg diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah ditetapkan dgn PP dan merupakan PNBP.
      - (2) Tarif jasa kepelabuhanan yg diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yg ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan BUP.
      - (4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi Pelabuhan yg diusahakan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dgn PERDA dan merupakan penerimaan daerah.
  - - - (1) Upaya utk membarikan manfaat sebagaimana dimaksud dlm Pasal 114 PEMDA mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
        
        a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
        
        b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
        
        c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan Pelabuhan;
        
        d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yg menghubungkan Pelabuhan dgn kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
        
        e. membina masyarakat di sekitar Pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayanya utk dpt berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan Pelabuhan;
        
        f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
        
        g. memberikan izin mendirikan bagnunandi sisi daratan; dan
        
        h. memberikan rekomendasi dlm penetapan lokasi Pelabuhan dan TERSUS.
      - (2) Dlm hal PEMDA tdk dpt melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
- - - - (1) Keselamatan dan keamanan Pelayaran meliupti Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, Pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
      - (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.
  - - - (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
        
        a. kelaiklautan Kapal; dan
        
        b. kenavigasian.
      - (2) KElaiklautan Kapal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap Kapal sesuai dgn daerah- pelayarannya yg meliputi:
        
        a. keselamatan Kapal;
        
        b. pencegahan pencemaran dari Kapal;
        
        c. pengawakan Kapal;
        
        d. garis muat Kapal dan pemuatan;
        
        e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
        
        f. status hukum Kapal;
        
        g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal; dan
        
        h. manajemen keamanan Kapal.
      - (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dgn sertifikat dan surat Kapal.
    - - a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
      - b. Telekomunikasi-Pelayaran;
      - c. hidrografi dan meteorologi;
      - d. alur dan perlintasan;
      - e. pengerukan dan reklamasi;
      - f. pemanduan;
      - g. penanganan kerangka kapal; dan
      - h. salvage dan pekerjaan bawah air.
    - - (1) Utk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 117 ayat (1) Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dgn ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.
      - (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.
  - - - a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
      - b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
      - c. sistem komunikasi; dan
      - d. personel pengamanan.
  - - - a. kepelabuhanan;
      - b. pengoperasian Kapal;
      - c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan;
      - d. pembuangan limbah di perairan; dan
      - e. penutuhan Kapal.
- - - - (1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran yg mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan.
      - (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan ( Search and Rescue/SAR) di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan Pelayaran serta kesyahbandaran.
    - - (1) Dlm melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas:
        
        a. mengawasi kelaiklautan Kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
        
        b. mengawasi tertib lalu lintas Kapal di perairan Pelabuhan dan alur-pelayaran;
        
        c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan;
        
        d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
        
        e. mengawasi kegiatan penundaan Kapal;
        
        f. mengawasi pemanduan;
        
        g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
        
        h. mengawasi pengisian bahan bakar;
        
        i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
        
        j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
        
        k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan;
        
        l. melaksanakan banuan pencarian dan penyelamatan;
        
        m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelbuhan; dan
        
        n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
      - (2) Dlm melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di Pelabuhan;
      - b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta Kapal;
      - c. menerbitkan persetujuan kegiatan Kapal di Pelabuhan;
      - d. melakukan pemeriksaan Kapal;
      - e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
      - f. melakukan pemeriksaan kecelakaan Kapal;
      - g. menahan Kapal atas perintah pengadilan; dan
      - h. melaksanakan sijil Awak Kapal.
    - - (1) Utk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 207 ayat (1) dibentuk kelembagaan Syahbandar.
      - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dgn PP.
  - - - (1) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.
      - (2) Koordinasi yg dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlm rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan Pelayaran.
    - - (1) Dlm melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sesuai dgn ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamana pelabuhan(Port Security Commitee).
      - (2) Dlm melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dpt meminta bantuan kepada Kepolisian RI dan/atau TNI.
      - (3) Bantuan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dlm kewenangan Syahbandar.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dgn PP.
  - - - (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nahkoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di Pelabuhan kepada Syahbandar.
      - (2) Setiap Kapal yg memasuki Pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal disimpan oleh Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di Pelabuhan utk dilakukan pemeriksaan.
      - (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta Kapal disimpan oleh Syahbandar utk diserahkan kembali bersamaan dgn diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.
      - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan Kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dgn PM.
  - - - (1) Kapal yg melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam Pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.
      - (2) Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan Pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.
      - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dgn PM.
  - - - (1) Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan Kapal dan keamanan Kapal berbendera Indonesia di Pelabuhan.
      - (2) Syahbandar berwenang melakukan meriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dgn PM.
  - - - (1) Setiap Kapal yg berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yg dikeluarkan oleh Syahbandar.
      - (2) SPB tidak berlaku apabila Kapal dlm waktu 24(dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, Kapal tidak bertolak dari Pelabuhan.
      - (3) SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdk diberikan pada Kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar.
      - (4) Syahbandar dpt menunda keberangkatan Kapal utk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal atau pertimbangan cuaca.
      - (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dgn PM.