Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

IPKA PM 10 THN 2014 PM 10 THN 2015 PM 200 THN 2015 PM 100 THN 2016 PM…

- - - - a. survery minyak dan gas bumi
      - b. pengeboran
      - c. konstruksi lepas pantai
      - d. penunjang operasi lepas pantai
      - e. pengerukan
      - f. salvage dan pekerjaan bawah air
      - g. kapal pembangkit listrik ( Floating Power Plant)
      - h. Kapal konstruksi pembangunan dermaga
- - - - b. charter party antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan pemilik Kapal Asing dan kontrak kerja dan/atau surat penunjukan dari pemberi kerja
      - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) yang telah dikukuhkan dan dilegalisir
      - d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan atau pendaftaran Kapal
      - e. fotokopi serfitikat keselamatan dan keamanan Kapal
      - f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran Kapal
      - g. fotokopi sertifikat klasifikasi Kapal
      - h. fotokopi daftar/sijil awak Kapal yang ditandatangani oleh nahkoda Kapal
      - i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan
      - a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis
      - j. surat keterangan dari pemilik Kapal yang menerangkan bahwa bersedia menerima taruna praktek laut.
  - - - a. Kapal Berbendera Asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia:
      - b. Kapal Berbendera Asing yang proses pembeliannya oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau anak perusahaanya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI, yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan(leasing) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
        
        perjanjian pembiayaan(leasing) antara WNI atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI dengan perusahaan pembiayaan(leasing);
        
        akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI; dan
        
        surat pernyataan komitmen dari WNI atau Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimilki oleh WNI bahwa Kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan(leasing).